STRUKTUR PEMERINTAHAN MAJAPAHIT

Struktur Pemerintahan Majapahit
Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yg teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan tampak struktur dan birokrasi tersebut tak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya[21]. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi.
Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan dgn para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasa diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawah antara lain yaitu:
• Rakryan Mahamantri Katrini biasa dijabat putra-putra raja
• Rakryan Mantri ri Pakira-kiran dewan menteri yg melaksanakan pemerintahan
• Dharmmadhyaksa para pejabat hukum keagamaan
• Dharmma-upapatti para pejabat keagamaan
Dalam Rakryan Mantri ri Pakira-kiran terdapat seorang pejabat yg terpenting yaitu Rakryan Mapatih atau Patih Hamangkubhumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri yg bersama-sama raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu terdapat pula semacam dewan pertimbangan kerajaan yg anggota para sanak saudara raja yg disebut Bhattara Saptaprabhu.
Di bawah raja Majapahit terdapat pula sejumlah raja daerah yg disebut Paduka Bhattara. Mereka biasa merupakan saudara atau kerabat dekat raja dan bertugas dalam mengumpulkan penghasilan kerajaan penyerahan upeti dan pertahanan kerajaan di wilayah masing-masing. Dalam Prasasti Wingun Pitu (1447 M) disebutkan bahwa pemerintahan Majapahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan yg dipimpin oleh seseorang yg bergelar Bhre. Daerah-daerah bawahan tersebut yaitu:
1. Kelinggapura
2. Kembang Jenar
3. Matahun
4. Pajang
5. Singhapura
6. Tanjungpura
7. Tumapel
8. Wengker
9. Daha
10. Jagaraga
11. Kabalan
12. Kahuripan
13. Keling